Channelindonesia.id – Jelang menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan Konsolidasi Nasional Bawaslu yang bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana dari Bawaslu yang akan melakukan pengawasan di media sosial (medsos) selama Pemilu 2024 berjalan.
“Saya senang tadi pak ketua Bawaslu bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ,” ujar Joko Widodo
Presiden yang sering disapa Jokowi ini juga mengatakan bahwa masalahnya sering kali dimulai dari medsos yang kerap kali memancing-mancing masyarakat hingga ribut atau emosi.
“Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya akan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi pak ketua Bawaslu menyampaikan itu,” kata Jokowi dalam sambutannya.
“Dalam dunia nyata nggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isunya? Medsos pasti nggak ada yang lain,” tambahnya.
Jokowi juga memperingati Bawaslu agar memperhatikan faktor-faktor yang rawan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya, salah satunya soal politik identitas, SARA, dan kabar hoax.
“Hati hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam agama, suku, RAS beragam. Jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil! pasti grogi,” tegas Jokowi.
Tak lupa, Jokowi juga meminta agar Bawaslu dan KPU membuat aturan yang jelas, rinci, serta efektif, bukan yang banyak tafsirannya.
“Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yang jelas yang rinci dan efektif. Harus membuat aturan yang rinci, yang jelas dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir ya, apa sih, buat aturan yang gamblang, yang jelas,” ujarnya.
“Sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas, kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh, sehingga gedoknya jelas, ini salah dok,” tambahnya lagi.
