Channelindonesia.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendorong agar dilaksanakannya rapat antar komisi guna membahas vaksin gotong royong.
Dilansir dari news.detik.com, vaksin gotong royong ini telah tersedia sebanyak 3,2 juta dosis yang sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 400 miliar dan vaksin tersebut akan kadaluarsa pada akhir 2023 nanti.
“Kita rapat 24 November 2022 lalu, dalam kesimpulan ada catatan bahwa Komisi VI mendorong adanya rapat gabungan dengan Komisi IX dan Komisi III membahas nasib vaksin gotong royong yang sedang berpacu dengan waktu untuk menjadi kedaluwarsa. Kalau sudah kedaluwarsa dan jadi temuan, Pak Honesti bisa ditangkap,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, dikutip dari news.detik.com, Selasa (24/1/2022).
Andre mengatakan bahwa dirinya secara konsisten mengingatkan terus kepada pemerintah, terutama Kementerian BUMN dan Bio Farma terkait vaksin gotong royong yang jumlahnya jutaan dosis ini bisa menjadi temuan dari BPK karena telah merugikan keuangan negara.
“Ini dulu vaksin gotong royong rencananya akan dipakai oleh Kadin. Mereka meminta sekitar 25 hingga 30 juta dosis. Lalu oleh Pak Honesti dicoba dulu 7,5 juta dosis. Ternyata yang terpakai hanya setengah dan sekarang masih ada 3,2 juta dosis. Saya sudah setahun ini mengingatkan pemerintah, Bio Farma maupun Kementerian BUMN karena ini bisa menjadi bom waktu kalau tidak segera diantisipasi dan ini bisa berujung pada persoalan hukum,” kata Andre.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini kembali meminta pimpinan Komisi VI segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi IX. Dia berharap agar tiap komisi bisa menghadirkan mitra kerja terkait vaksin sebanyak 3,2 juta dosis ini.
Selain itu, Andre juga berharap agar Honesti Basyir selaku Direktur Utama PT Bio Farma bisa segera menjalin koordinasi dengan pimpinan Komisi VI agar bisa melaksanakan rapat gabungan terkait hal tersebut.
“Komisi III bisa menghadirkan KPK karena KPK merekomendasikan waktu itu bahwa vaksin gotong royong jangan sampai dipakai vaksin program pemerintah. Komisi IX bisa menghadirkan Kementerian Kesehatan, lalu Komisi VI bisa mengundang Kementerian BUMN dan Bio Farma. Supaya ini tidak menjadi bom waktu dan selalu kita bahas di setiap rapat karena 2023 ini pasti kedaluwarsa. Berarti siap-siap Pak Honesti 2024 dipanggil Kejaksaan, Mabes Polri atau KPK. Karena akan ada audit BPK dan ada temuan kerugian negara. Jadi ini harus kita carikan solusinya sebelum masalah ini meledak,” kata Andre.
“Saya harap Pak Honesti juga berkoordinasi dengan pimpinan agar rapat gabungan ini bisa terlaksana. Dan ini bukan hanya vaksin gotong royong, tadi disampaikan bahwa dalam rapat-rapat antara Kemenkes dengan Bio Farma, Kemenkes juga meminta untuk menyediakan stok obat ini itu dan akhirnya barangnya nyangkut,” imbuh Andre menegaskan.
