Ketua KPU Sulsel Sebut Setiap Tahapan Pemilu Biasanya Ada Konflik

0
86

ChannelIndonesia.id, – Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak KPU RI secara resmi mengumumkan pada 14 Juni 2022 lalu.

Dimana, tahapan Pemilu 2024 kerap kali mengundang resiko bagi penyelenggara bahkan berlangsung konflik di tengah masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Sulawesi Selatan Faisal Amir saat wawancara eksklusif melalui Kanal youtube “UpiShow” belum lama ini.

Dalam keterangannya, Faisal Amir menilai dinamika politik dalam tahapan pemilu biasanya terjadi konflik. Menurutnya konflik atau protes sudah harus dihadapi oleh penyelenggara.

Misalnya, konflik soal verifikasi faktual bagi parpol non parlemen yang digugat oleh masyarakat sipil Sulsel menjadi tantangan bagi KPU Sulsel.

“Jadi memang hampir setiap tahapan Pemilu terjadi konflik misalnya perihal verfak parpol kemarin. Saya kira itulah dinamakan politik dalam penyelenggara,” ujarnya, Selasa (31/1/2023).

Mantan Ketua KPUD Kabupaten Takalar menuturkan bahwa proses atau perkembangan pemilu dari tahun ke tahun mengalami perubahan signifikan. Sebut saja KPU RI membuat aplikasi digital yakni Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Aplikasi ini, menurutnya memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk mengikuti Pemilu 2024.

“Sipol merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan. Seluruh dokumen yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi peserta pemilu disampaikan parpol kepada KPU melalui Sipol,” jelasnya.

Menurutnya, web ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Akses secara resmi dibuka hingga berakhir masa pendaftaran melalui situs sipol.kpu.go.id.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir menanggapi bahwa resiko penyelenggara selalu dikritik.

Untuk itu KPU harus betul-betul menjalankan kerja2 sesuai aturan yang diakui negara dan kuat dari gugatan2 publik.

“Sebab pesta demokrasi memang kadang masih menimbulkan pro kontra atau kritik antar oknum,” ucapnya.(Rls)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini