ChannelIndonesia.id, – Ketua Pusat Studi Lingkungan (PSL) se-Indonesia, Prof Anwar Daud menyebut pembangunan reklamasi Pulau Lae-lae harus mempertimbangkan kondisi masyarakat pulau.
Diketahui sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) merencanakan akan melakukan reklamasi di sekitar Pulau Lae-lae yang disiapkan sebagai destinasi baru.
Menanggapi hal itu, Prof Anwar Daud dalam agenda round table diskusi “Merawat dan Membangun Lingkungan dengan Hati” yang digelar di Gedung Rektorat Unhas menyebut pemerintah harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar.
Hal tersebut lantaran kehadiran destinasi baru nantinya dianggap dapat mematikan usaha-usaha masyarakat sekitar.
Pihaknya pun meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat dengan meningkatkan usaha-usaha masyarakat sekitar dengan melakukan pemetaan usaha
“Karena kalau saya solusinya masyarakat harus ditingkatkan usaha-usahanya bukan dimatikan. Karena biasa kalau masuk pengembang begitu mati usahanya. Muatan lokalnya usaha-usaha itu harus dipetakan,” ungkapnya, Jumat (27/01/2023).
Selain itu, pihaknya mengatakan pemerintah mesti memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tergusur nantinya dalam pembangunan reklamasi tersebut.
“Walaupun ini tanah negara tetap harus ada kompensasi dari masyarakat yang ada disitu,” ucapnya.
Selanjutnya, Prof Anwar Daud yang juga merupakan Tim Satgas Transisi Percepatan Proses Persetujuan Izin Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu menyebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi Pulau Lae-lae belum rampung dan selesai.
Menurutnya, AMDAL reklamasi Pulau Lae-lae masih bermasalah dan masih harus banyak diperbaiki.
“AMDAL itu sudah ada cuma rekomendasinya saya belum tahu. Amdalnya itu masih banyak sekali yang harus diperbaiki,” sambungnya.
