Channelindonesia.id – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem yang ada di Kota Jakarta pada bulan Maret 2022 ini berkisar 0,89. BPS melakukan survei dengan mengambil sampel penduduk yang tinggal di Jakarta.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual menggunakan nama serta alamat dengan menggerakkan semua komponen yang ada di sektor perangkat daerah.
Komponen yang dimaksud itu dimulai dari aparat Kelurahan, jajaran Dinas Sosial DKI Jakarta, jajaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, dengan turut melibatkan PKK, dan Dasa Wisma. Sehingga dengan verifikasi faktual itu Pemprov DKI bisa memperoleh cakupan data yang lebih lengkap dan akurat.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
Intervensi pertama, terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data. Termasuk data nama lengkap dan alamat yang akurat.
“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” ungkap Heru dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (03/02/2023).
Intervensi kedua yang dilakukan Pemprov DKI, yakni melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial. Antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.
Selanjutnya, program bantuan/layanan sosial lainnya seperti KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, KLJ (Kartu Lansia Jakarta), dan KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta). Kemudian ada juga program Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.
Intervensi ketiga, yakni melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).
Lalu, intervensi keempat, melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.
Pemprov DKI mengakui untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.
Meski begitu, Heru menegaskan, jajaran Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran.
