Channelindonesia.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) untuk menjajaki kerjasama kegiatan.
Pada pertemuan pertama ini didiskusikan mengenai Konsep Implementasi Strategi Penegakkan Hukum di Wil Perairan Indonesia dan Wil Yurisdiksi Indonesia secara Sinergi, Terpadu dan Terintegrasi.
Pertemuan ini disupport penuh oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Pertemuan dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III Bidang Kerjasama, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Dr. Ratnawati mengemukakan bahwa pentingnya sinergitas perguruan tinggi dengan instansi penegak hukum di Indonesia, Bakamla menjadi koordinator dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut dengan besinergi dengan 13 kementerian/badan lainnya.
Wakil Dekan III melanjutkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin membuka pintu seluas-luasnya bagi Bakamla jika ingin bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebelum melaksanakan kegiatan yang lebih intens lagi.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) yang mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia, sejarah hukum di laut Indonesia, hingga posisi ALKI bagi keamanan wilayah maritim Indonesia, dan merekomendasikan pihak Bakamla untuk study arsip ke Universitas Leiden di Belanda, dua guru besar hukum internasional tersebut didampingi oleh Ketua Departemen Hukum Internasional Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
Adapun dari pihak Bakamla yang hadir adalah Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida, S.T., M.I.T.M., Lettu Bakamla Triwibawa Adi Sanjoyo, S.T., dan Serka Bakamla Diah Ayu Megawati, A.Md.Ak.
Kolonel Bakamla Tuti Ida Halida, S.T., M.I.T.M. dalam paparannya menyebut bahwa Peran Bakamla sebagai Koordinator Kementerian/Lembaga pada forum di bidang keamanan dan keselamatan serta penegakkan hukum di laut.
Selain itu, lanjut Tuti, lebih jauh Bakamla membutuhkan input mengenai Penjabaranan Konsep Implementasi Rencana Aksi Nasional dari Kebijakan Nasional KKPH terutama bidang Penegakan Hukum.
Di akhir pertemuan, pihak Bakamla akan berkoordinasi dengan pimpinan agar dapat melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Citizen Report : M Aris Munandar
