Channelindonesia.id – Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, Laksma TNI Abdul Rivai Ras (Bro Rivai) didaulat sebagai Narasumber dalam kegiatan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
Kegiatan Aspeksindo tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Laksma TNI Abdul Rivai Ras pada kesempatan itu membahas tentang Politik Maritim dengan menekankan pentingnya genggaman harapan dari laut.
Dalam paparannya, Abdul Rivai Ras yang akrab disapa Bro Rivai menyampaikan bahwa tantangan masa kini dan masa depan yang kita hadapi adalah bagaimana pembangunan maritim tetap bisa menjadi agenda setting bagi para pemimpin baru di tahun 2024 mendatang.
“Pembangunan maritim perlu berkelanjutan karena pembangunan sektor maritim menjadi tren masa depan. Indonesia kini dalam jalan panjang membangun ekonomi maritim, peradaban (inovasi teknologi), dan kekuatan maritim, sehingga pembangunan maritim menjadi prioritas di masa depan. Selain itu, tata kelola maritim yang masih berorientasi daratan menjadi hambatan dalam membangun masa depan maritim yang tidak merusak lingkungan barus menjadi perhatian bagi pemimpin baru pasca 2024,” ujar Bro Rivai lewat keterangan tertulisnya kepada awak media, Sabtu 12 Agustus 2023.
Menurut Rivai, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia (PMD) terus dapat dilanjutkan siapapun pemimpinnya kelak.
Karena itu, kata Rivai Ras, Aspeksindo harus merokemendasikan kepada semua Calon Presiden bahwa kemaritiman menjadi penting khususnya dalam melanjutkan konsep PMD Indonesia.
“PMD sesungguhnya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia adalah merupakan keniscayaan,” tegas Rivai yang juga dosen Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).
Bro Rivai menambahkan bahwa kini terdapat hambatan-hambatan dalam pembangunan maritim antara lain adanya ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, ketimpangan infrastruktur, lemahnya regulasi maritim, politik anggaran, asih saratnya paradigma kontinental serta adanya faktor krisis dan pandemik yang pernah melanda dunia dan Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa kini harus melakukan konsolidasi politik maritim agar dapat dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
“Seperti diketahui, pada 2045 nanti, kontribusi produk domestik bruto (PDB) maritim terhadap PDB nasional ditargetkan mencapai 12,5 persen. Target PDB maritim itu meningkat dari tahun 2015, yakni 6,4 persen dari total PDB, sehingga sektor maritim berperan penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yakni negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” papar Bro Rivai yang kini digadang-gadang sebagai calon Pj Gubernur Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Rivai juga mengingatkan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemanfaatan sektor maritim selain difokuskan pada upaya meningkatkan kontribusi moneter, juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan.
Untuk itu, menurut Bro Rivai, kontribusi maritim terhadap PDB ditargetkan mencapai 12,5 persen pada 2045 dengan berfokus pada pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusif menjadi perhatian serius bagi para pemimipin nasional dan daerah di masa akan datang.
